Presiden bukanlah petugas partai...

Partai politik hanyalah salah satu media rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tetapi partai politik bukanlah satu-satunya alat representatif dari rakyat itu sendiri yang sifatnya majemuk. Partai politik juga meskipun ia menjadi partai yang berhasil mendudukkan kadernya sebagai pejabat pemerintahan termasuk sebagai Presiden sekalipun harus arif dalam memposisikan mereka terhadap partainya.

Seyogyanya, seorang kader partai politik, manakala ia telah menjadi seorang pejabat negara, apapun posisi jabatannya itu, harus melepaskan baju kepartaiannya semula untuk menghindari adanya conflict of interest yang akan mengganggu kinerja pemerintahan yang berjalan.

Pernyataan yang menyebutkan "seorang Presiden adalah seorang petugas partai" sama sekali bukan kalimat yang seharusnya dipublikasikan dan keluar dari orang-orang yang memang berniat untuk berjuang demi kemaslahatan rakyat. Partai politik tidak selamanya menjadi representatif rakyat manakala ia mulai terlibat dalam penyimpangan serta penindasan terhadap rakyatnya itu sendiri.

Sementara seorang Presiden, maka ia adalah presiden atau pemimpin bagi seluruh rakyat di negeri itu. Entah rakyatnya itu merupakan pendukung partai politiknya atau mereka-mereka yang berseberangan dengan dirinya. Disitulah kearifan, jiwa besar serta keadilan seorang pemimpin itu di uji. Dia harus memisahkan antara kepentingan pribadi maupun golongan dan kepentingan hidup orang banyak. Dia harus merangkul dan mendengar aspirasi semua pihak, tidak cuma terbatas pada partai politiknya saja.

Seorang Presiden sejatinya bukan petugas partai politik tertentu, tetapi Presiden adalah petugas rakyat yang bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Ini juga kiranya yang pernah menjadi salah satu alasan saya untuk ikut berkontribusi dalam kepartaian di PKS pada 2009 lalu sebagai calog legislatifnya. Partai ini, meskipun tidak dapat juga saya sebut sempurna-- tapi ia lebih profesional dalam menyikapi perpolitikan praktis. Kadernya yang menjabat suatu jabatan di pemerintahan maka ia harus mundur dari jabatannya di kepartaian, tidak perduli apakah ia sebagai seorang pengurus harian atau bahkan seorang ketua partai sekalipun. Sebab ia pada waktu itu bukan lagi berjubah partai namun ia sudah menjadi representatif dari rakyat banyak.

Salam dari Palembang Darussalam.
06 Pebruari 2015
Armansyah Azmatkhan.