Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, KPK atau aparat negara lainnya dalam bentuk dan profesi kerja apapun bukanlah lembaga yang di isi oleh orang-orang ma'sum atau bebas dari salah. Mereka juga bukan orang-orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Baik hukum negara terlebih lagi hukum agama. Melihat kondisi negeri yang semakin lama semakin bertambah tidak kondusif, baik dari sisi politik, ekonomi hingga keamanan maka evaluasi dari semua pihak terhadap kinerja pemerintahan yangsedang berjalan sekarang patut untuk dilakukan dan mendapat apresiasi.
Kepada pihak-pihak yang berwenang semoga tidak mudah melakukan penghalauan aksi adik-adik mahasiswa dengan cara kekerasan apalagi tindak militer seperti melakukan penembakan di tahun 98 dulu. Mereka adalah anak bangsa yang sedang memperjuangkan nasib mayoritas masyarakat yang terhimpit oleh sulitnya hidup dibawah rezim yang dianggap sudah otoriter. Salah satu dari masyarakat yang mereka perjuangkan itu pastinya adalah salah seorang anggota keluarga anda juga dirumah, di daerah maupun di desa-desa kecil. Justru seharusnya, mahasiswa mendapatkan dukungan moral dan bahkan jika perlu perlindungan dari aksi kekerasan pihak lain yang akan membenturkannya dengan para preman.
Seruan untuk para Ulama dan juga "politikus putih", mari bergandeng tangan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil atau kaum mustadha'afin. Evaluasi terhadap pemerintah tidak selamanya harus diartikan sebagai suksesi atau menurunkannya dari kursi jabatan yang mereka duduki saat ini. Ada banyak cara yang dapat dan mungkin kita lakukan dalam kaitan evaluasi tersebut. Suksesi adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila pemerintah setelah di evaluasi dengan berbagai cara masih juga bersikap arogan dan zalim.
Jabatan itu amanah yang nanti akan dipertanggung jawabkan. Baik secara moral maupun secara hukum.
Salam dari Palembang Darussalam.
Armansyah
Diposting pertama kali di FB, 17 Maret 2015
No comments:
Post a Comment